SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Balikpapan. Meski tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan hingga Rp100 juta dengan bunga 6 persen, pemanfaatannya oleh pelaku UMKM masih tergolong rendah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Balikpapan. Pemerintah kota kini berupaya membuka akses pembiayaan yang lebih mudah, sekaligus mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan.
Kepala DKUKMP Balikpapan, Heruressandy Setia Kusuma mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi untuk membuka akses ke Kementerian Keuangan. Akses tersebut nantinya diharapkan dapat menghubungkan data pelaku UMKM dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Kami sedang mencoba membuka akses ke Kementerian Keuangan yang nanti menghubungkan dengan Himpunan Perbankan Negara (Himbara),” ucap Heru saat ditemui awak media, Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, sistem tersebut akan memungkinkan perbankan mengakses data portofolio dan laporan keuangan pelaku UMKM secara lebih terintegrasi. Dengan demikian, pelaku usaha yang dinilai sehat dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh rekomendasi dari pemerintah untuk mengakses pembiayaan.
“Sementara ini masih mandiri. Sejak aturan terbaru, mereka diminta masuk ke sistem yang disiapkan pemerintah melalui dinas. Jika data masuk dalam sistem, artinya sudah mendapat rekomendasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Heru mengatakan, rendahnya pemanfaatan KUR tanpa jaminan salah satunya menjadi perhatian, karena masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kendala ketika mengajukan pembiayaan ke perbankan.
Karena itu, DKUKMP tidak hanya berupaya membuka akses pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang pengajuannya sempat ditolak.
“Pendampingan dilakukan agar dokumen dan laporan usaha dapat memenuhi standar kelayakan yang dibutuhkan perbankan,” imbuhnya.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat jumlah pelaku usaha di Balikpapan terus bertambah. Berdasarkan data perizinan usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui sistem Online Single Submission (OSS), jumlah UMKM meningkat dari sekitar 98 ribu unit pada 2025 menjadi sekitar 133 ribu unit usaha saat ini.
Namun, bertambahnya jumlah pelaku usaha juga diikuti tantangan dalam menjaga keberlangsungan usaha.
“Kenaikan biaya operasional, termasuk dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan usaha mikro untuk bertahan,” terangnya.
Dia menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penurunan jumlah UMKM. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya ketika menghadapi peningkatan biaya.
“Menurut kami yang terjadi bukan penurunan, namun mungkin usaha mikro yang saat ini terdampak kenaikan biaya BBM. Kalau pasarnya kami siapkan mulai dari event dan diikutkan berbagai kegiatan seharusnya mereka masih bertahan,” ungkapnya.
Selain membantu membuka akses permodalan dan pasar, DKUKMP Balikpapan juga menjalankan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku UMKM.
Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi, termasuk mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Pemerintah juga memfasilitasi pelaku usaha dalam proses registrasi merek, agar produk UMKM memiliki identitas usaha yang lebih kuat,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, DKUKMP Balikpapan mendorong agar pertumbuhan jumlah UMKM tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga diikuti kemampuan pelaku usaha untuk bertahan, berkembang, serta memperoleh akses permodalan dan pasar. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
