SAHABATKALTIM, KUKAR : Upaya mendorong UMKM lokal naik kelas, Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto menyerahkan secara simbolis sertifikat halal kepada pelaku UMKM, di kantor BUMN (PLN) Tenggarong, Selasa (15/4/2025)
Pemerintah daerah terus memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Penerbitan sertifikasi halal ini, bagian dari bentuk komitmen dan dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM lokal.
Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat ini didasarkan pada fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dengan memiliki sertifikat halal, untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Artinya konsumen tak perlu ragu dengan komposisi maupun pengolahan suatu produk UMKM.
“Kami sangat mengapresiasi semangat para pelaku UMKM yang terus berusaha meningkatkan kualitas produknya. Sertifikat halal ini bukan hanya syarat legalitas, tetapi juga sebagai pengungkit agar UMKM kita bisa naik kelas dan semakin profesional,” kata Dafip Haryanto.
Pihaknya juga mendorong pelaku usaha aktif menyampaikan usulan melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), agar kebutuhan seperti pelatihan, peralatan usaha, hingga sertifikasi dapat masuk dalam perencanaan daerah dan memperoleh pembiayaan resmi.
Sementara itu pendamping sertifikasi halal Mukmin menyebutkan, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk itu, perolehan sertifikasi halal menjadi perhatian bersama dalam mendukung pelaku UMKM.
“Hingga saat ini kami telah membantu sekitar 750 pelaku usaha di Kukar dalam mendapatkan sertifikat halal dari hampir 1.000 pendaftar,” ujar Mukmin.
Ia berharap Kukar, sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), bisa menjadi contoh dan pusat pengembangan industri halal terbesar di Kalimantan Timur. Untuk itu, dukungan dari pemerintah, dinas terkait, serta kesadaran pelaku usaha sangat diperlukan
“Proses sertifikasi membutuhkan kesiapan dokumen seperti KTP, izin usaha, nama brand, serta data produk dan foto kegiatan usaha. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian usaha dengan prinsip kehalalan,” pungkasnya. (adv/mad)
