SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menyebut sekitar 90 persen komoditas kebutuhan masyarakat di Balikpapan didatangkan dari daerah lain. Kondisi tersebut membuat harga pangan di daerah ini cukup dipengaruhi oleh biaya distribusi, kondisi cuaca, hingga ketersediaan komoditas di daerah penghasil.
Hal itu menjadi perhatian Pemkot Balikpapan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kaltim dalam pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar.
“Pengaruhnya mulai dari tingkat distribusi. Kalau dari distributor pengaruhnya itu dari bahan baku, kemudian logistik dari Jawa,” kata Haemusri kepada awak media, Senin (21/9/2026).
Menurut Haemusri, dalam pemantauan terakhir terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, di antaranya beras, bawang, dan cabai. Kenaikan tersebut masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi, namun pemerintah mengingatkan pedagang agar tidak menaikkan harga secara sepihak.
Pemkot memberikan toleransi kenaikan sekitar lima persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Di luar batas tersebut, pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap komponen pembentuk harga.
“Tingkat toleransi yang kami bisa berikan kepada pedagang sebenarnya lima persen dari nilai HET. Jadi jangan menaikkan harga di luar daripada harga HET,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kenaikan harga di tingkat pengecer tidak bisa dilepaskan dari rantai distribusi. Harga komoditas dapat dipengaruhi sejak pembelian di daerah penghasil, biaya logistik, hingga ongkos pengiriman menuju Balikpapan.
Karena itu, pemerintah meminta distributor dapat menunjukkan dasar pembentukan harga apabila terjadi kenaikan di tingkat pengecer.
“Kalau harga yang diperjualbelikan sampai dengan pedagang pengecer, kami minta bisa dibuktikan, baik itu harga pembelian di daerah penghasil maupun ongkos angkutnya,” jelasnya.
Data tersebut nantinya menjadi bahan bagi pemerintah untuk menghitung kewajaran harga yang dibebankan hingga komoditas tiba di Balikpapan.
Selain persoalan distribusi, kondisi cuaca juga menjadi faktor yang memengaruhi pasokan. Musim kemarau dan dampak El Nino menyebabkan sejumlah daerah penghasil pangan mengalami kondisi paceklik.
Situasi tersebut turut berdampak pada pasokan komoditas yang masuk ke Balikpapan. Salah satunya cabai yang mengalami kenaikan karena ketersediaannya ikut terpengaruh kondisi musim di daerah penghasil.
“Kami upayakan, mudah-mudahan daerah penghasil ini cepat hujan. Itu saja usulan kami,” ungkap Kadisdag.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan terus berkomunikasi dengan distributor agar penyaluran kebutuhan pangan rumah tangga tetap menjadi prioritas. Distributor juga diminta tidak mengambil keputusan menaikkan harga secara sepihak.
Pengawasan pasar pun tetap dilakukan secara rutin. Dirinya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga.
“Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah lebih menekankan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kenaikan harga secara sepihak,” tegasnya.
Untuk komoditas daging, kenaikan harga disebut masih relatif terbatas, sekitar Rp5 ribu. Sementara pengendalian lebih difokuskan pada komoditas yang dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama gula, beras, dan minyak.
“Kalau yang lain itu kan bisa subsidi dari komoditas yang lain. Pengendalian kami khusus pada tiga itu,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
