SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong agar sejumlah jabatan yang saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh) segera ditempati pejabat definitif.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menerangkan, pengisian jabatan tersebut perlu dilakukan berdasarkan pemetaan kompetensi dan talenta aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, data kompetensi menjadi salah satu dasar untuk menempatkan ASN sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi.
“Di ASN ini ada meritokrasi dan talenta mestinya. Dengan data tersebut, beberapa ASN sudah memiliki kompetensi di dalam kegiatan atau di dalam posisi jabatan ke depan,” ucap Bagus kepada awak media, Rabu (23/9/2026).
Ia menjelaskan, proses pemetaan dan pengisian jabatan merupakan ranah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan wali kota Balikpapan.
Bagus berharap jabatan yang masih ditempati Plt maupun Plh dapat segera diisi pejabat definitif. Dengan status definitif, pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam menjalankan tugas.
“Bagaimanapun juga kewenangan itu ada di pak wali kota. Mudah-mudahan secepatnya Plt dan Plh ini bisa segera diisi dengan jabatan definitif, sehingga mereka bisa langsung bekerja maksimal,” ujarnya.
Selain pengisian jabatan, Pemkot Balikpapan juga tengah memetakan kebutuhan ASN untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik. Kondisi tersebut berkaitan dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
Kata dia, kebutuhan tenaga guru akan terlebih dahulu dipetakan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan jajarannya. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui sekolah maupun bidang yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.
“Nanti akan dilihat dulu dari pendataan. Mungkin itu domainnya Kepala Dinas Pendidikan. Nanti mereka dengan timnya akan memetakan mana-mana yang memang diperlukan,” terangnya.
Jika hasil pemetaan menunjukkan kekurangan guru yang cukup signifikan, kebutuhan tersebut dapat diusulkan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penambahan tenaga.
Menurut wawali, efisiensi anggaran tidak serta-merta menutup kemungkinan penambahan guru. Sebab, jumlah guru yang terus berkurang akibat pensiun tetap membutuhkan pengganti.
“Kalau berkurang terus, nambah yang kurang, gajinya kan tetap sama. Secara kuantitas kan sama,” akunya.
Di sisi lain, ia memastikan pembayaran gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Balikpapan tetap aman, meskipun pemerintah daerah menghadapi persoalan terkait Transfer ke Daerah (TKD).
“Selama ini kami Balikpapan tidak ada masalah. Penggajian ASN dan PPPK aman, meskipun kami ada masalah di TKD,” sebutnya.
Sementara terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemkot Balikpapan belum dapat melakukan pengajuan secara umum karena masih terdapat kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengusulkan kebutuhan tertentu, terutama pada formasi yang dinilai masih mengalami kekurangan, seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan.
“Belum bisa, karena itu kan masih dimoratorium oleh pihak kementerian, KemenPAN-RB. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu sebenarnya kami dibolehkan mengusulkan, apakah itu tenaga guru atau tenaga kesehatan,” tambahnya.
Dirinya menuturkan, tenaga guru dan kesehatan menjadi perhatian karena kebutuhan regenerasinya masih cukup besar. Sementara untuk jabatan lainnya, regenerasi ASN masih dapat dilakukan melalui pengembangan pegawai dari jenjang jabatan yang tersedia.
“Yang berkurang itu dua itu saja yang masih berkurang. Kalau yang lain masih bisa regenerasi dari jabatan yang di bawahnya,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
