SAHABATKALTIM, Balikpapan : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengarahkan hasil efisiensi anggaran dalam perubahan APBD 2026 untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai lebih prioritas bagi masyarakat.
Efisiensi dilakukan menyusul kondisi anggaran daerah yang mengalami defisit serta belum seluruhnya tersalurkan dana kurang bayar. Pemkot Balikpapan menyebut dari kebutuhan kurang bayar yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar, bantuan yang telah diterima baru sekitar Rp12 miliar.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan prioritas.
“Dan kami memang banyak efisiensi di sini, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk membangun yang lebih prioritas. Prioritas infrastruktur, kebutuhan fasilitas umum, itu menjadi prioritas,” kata Rahmad saat ditemui awak media, Senin (28/9/2026).
Menurut Rahmad, efisiensi dilakukan pada sejumlah pos anggaran, termasuk belanja aparatur sipil negara (ASN), tunjangan kinerja (tukin), kegiatan seremonial, hingga perjalanan dinas.
Dari berbagai pos tersebut, total anggaran yang diefisiensikan mencapai sekitar Rp70 miliar.
“Artinya banyak yang kami pangkas. Kami efisiensi ini demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan pembangunan. Sebaliknya, anggaran yang tersedia akan diarahkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, sarana pendidikan, dan kesehatan.
Ia juga mengapresiasi DPRD Kota Balikpapan yang telah menyepakati pembahasan perubahan APBD dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu fokus utama.
“Dan kami berterima kasih dengan anggota DPRD yang telah menyepakati, mengikuti bersama dalam pembahasan awal kemarin di perubahan, sepakat kami harus fokus terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, untuk pembangunan rumah sakit, Pemkot Balikpapan menyiapkan skema pembiayaan multiyears atau tahun jamak. Kata dia, skema tersebut dipilih untuk mengatur kebutuhan pembiayaan pembangunan dalam beberapa tahun anggaran.
Menurutnya, penggunaan skema multiyears bukan berarti pemerintah tidak memiliki anggaran untuk pembangunan rumah sakit. Skema tersebut dinilai lebih memungkinkan, karena kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit cukup besar.
“Bukan berarti tidak ada uang, lebih menghemat. Karena kalau anggaran sebesar itu, kalau satu tahun jamak pasti tidak akan mampu,” ungkapnya.
Dengan pembiayaan tahun jamak, pembangunan rumah sakit dapat dilaksanakan secara bertahap, sehingga beban anggaran tidak terkonsentrasi dalam satu tahun.
“Makanya kami buat multiyear, supaya juga kesinambungan waktu juga ada untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
