SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai memastikan keseragaman standar pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, melakukan peninjauan langsung ke dapur SPPG di kawasan Sepinggan 7, Balikpapan Selatan, Selasa (11/8/2026).
Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi bangunan, tetapi juga alur pengolahan makanan hingga pengelolaan limbah.
Ia mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan proses kerja di SPPG telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam menjaga keamanan makanan sebelum diterima masyarakat.
“Jadi teman-teman tadi sudah melihat proses dapur SPPG yang ada di Sepinggan 7, Balikpapan. Mulai dari ruangan untuk menerima tamu, ruang kerja staf, kemudian ada kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan,” ucap Bagus kepada awak media usai meninjau.
Dari sisi fasilitas, dapur SPPG tersebut memiliki sejumlah ruangan pendukung, termasuk ruang kerja pengelola, gudang penyimpanan bahan makanan, area persiapan, hingga ruang memasak.
Pemerintah juga melihat fasilitas penyimpanan bahan pangan yang terdiri atas gudang kering dan gudang basah. Sejumlah peralatan pengendali suhu, seperti chiller, indikator suhu, dan alat pemantau suhu ruangan, menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi bahan makanan selama proses penyimpanan.
“Setelah bahan makanan disimpan, proses dilanjutkan ke area persiapan dan memasak. Dapur tersebut dilengkapi kompor, exhaust fan, serta peralatan penanak nasi dengan sistem steam rice,” jelasnya.
Menurut Bagus, kelengkapan fasilitas tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas makanan yang diproduksi sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Dapur SPPG Sepinggan 7 memiliki kapasitas produksi sekitar 2.300 porsi makanan. Dari jumlah tersebut, sekitar 350 porsi dialokasikan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kapasitas tersebut membuat konsistensi penerapan SOP menjadi penting. Sebab, semakin banyak makanan yang diproduksi dan didistribusikan.
“Dengan begitu semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan pada setiap tahapan pengolahan,” lanjutnya.
Bagus menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika makanan selesai dimasak. Pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengolahan bahan, memasak, pemorsian hingga distribusi ke penerima manfaat berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau melihat dari sisi ruangan yang bersih, kemudian semuanya melalui SOP yang ada, risiko kemungkinan basi dan keracunan itu kecil sekali,” ujarnya.
Peninjauan di Sepinggan 7 juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Balikpapan untuk melihat apakah standar fasilitas SPPG di wilayah lain sudah seragam.
Bagus menyebut pihaknya akan melakukan peninjauan ke dapur SPPG lainnya, termasuk yang berada di wilayah Balikpapan bagian barat. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk membandingkan fasilitas, peralatan, maupun tata ruang masing-masing dapur.
“Karena informasi yang kami dengar dari pihak BGN, ini merupakan prototipe, sehingga semua dapur akan seperti ini,” tambahnya.
Dia menegaskan, SPPG Sepinggan 7 dipilih sebagai lokasi peninjauan bukan karena adanya persoalan atau laporan tertentu dari masyarakat. Lokasi tersebut dipilih secara acak untuk melihat penerapan standar SPPG di wilayah Balikpapan.
“Nanti yang kedua juga akan ada di daerah barat. Kami ingin melihat apakah proses, peralatan, kemudian ruangannya semuanya sama,” paparnya.
Jika hasil peninjauan menunjukkan kesamaan fasilitas dan proses, kata dia, hal itu menjadi indikasi bahwa standardisasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah diterapkan secara konsisten pada dapur-dapur SPPG di Balikpapan.
Selain keamanan makanan, Pemkot Balikpapan juga menaruh perhatian terhadap dampak operasional SPPG bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dapur.
Bagus mengatakan, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik maupun laporan warga, termasuk apabila aktivitas dapur menimbulkan persoalan lingkungan seperti limbah atau kebisingan.
“Kalau ada tetangganya merasa limbahnya mengganggu, suaranya mengganggu lingkungan, kami tetap terbuka,” tuturnya.
Untuk mendukung keterbukaan tersebut, SPPG menyediakan ruang penerimaan tamu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait operasional dapur.
Di lokasi yang ditinjau, pemerintah juga melihat instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memastikan limbah cair dari aktivitas dapur, tidak langsung mencemari lingkungan maupun menimbulkan bau yang mengganggu warga.
Dia menilai, dari hasil peninjauan awal, kondisi ruangan dan fasilitas SPPG Sepinggan 7 tergolong baik dan bersih. Namun, pengawasan menurutnya tidak cukup hanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana.
Pemkot juga akan melihat tanggapan penerima manfaat, termasuk siswa yang menerima makanan dari program tersebut.
“Kami juga akan lihat komentar dari yang mendapatkan manfaat, anak-anak siswa SD 001 Balikpapan Barat,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
