SAHABATKALTIM, KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mempertegas komitmennya dalam menciptakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H. Sunggono, dan berlangsung di Aula Lantai I Bappeda Kukar pada Senin, 2 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal sebagai pilar utama dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa era kerja berbasis rutinitas harus segera ditinggalkan, digantikan dengan pola kerja yang mengedepankan evaluasi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja hanya berdasarkan rutinitas. Sekarang saatnya membudayakan pengendalian yang terintegrasi, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh organisasi perangkat daerah,” tegasnya.
Melalui forum Rakordal ini, Sekda berharap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan sejak dini, serta menyusun strategi tindak lanjut yang konkret dan terukur.
Lanjutnya, Sunggono menekankan untuk evaluasi tidak boleh hanya menjadi formalitas tahunan, melainkan harus menjadi bagian penting dari proses peningkatan tata kelola dan pencegahan penyalahgunaan anggaran.
“Output Rakordal ini adalah bahan baku utama dalam penyusunan kebijakan ke depan. Hasil evaluasi Caturwulan I akan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja tahun berjalan dan menyiapkan perencanaan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, dalam paparannya menyoroti pentingnya sinergi lintas-OPD serta penyesuaian pelaporan dan perencanaan sesuai dengan regulasi terbaru. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan Rakordal Caturwulan I Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi dasar dalam evaluasi kinerja dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Data yang kami himpun hingga April 2025 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyesuaian arah kebijakan dan target penyerapan anggaran. Ini jadi alasan utama kita mendorong perubahan RKPD 2025,” jelas Vanessa.
Dirinya juga menekankan Rakordal menjadi forum krusial untuk mengurai kendala teknis, mengkaji capaian program, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Pelaksanaan Rakordal Caturwulan I 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kukar terus mengedepankan prinsip kolaborasi, keterbukaan data, dan evaluasi berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. (adv/*nda)
