SAHABATKALTIM, KUKAR : Pasangan Awang Yacoub Luthman (AYL) dan Akhmad Zaiz (AZA) secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (28/8/2024).
Bakal Pasangan calon tersebut merupakan kontestan yang maju Pilkada Kukar 2024, melalui jalur independen (perseorangan). Pihaknya juga merupakan bakal pasangan colan yang pertama mendaftar ke KPU, dengan dimpingi oleh tim pemenang.
Kedatangan bakal psangan calon itu disambut oleh seluruh Komisioner KPU Kukar. Dimana mereka menyerahkan berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU kukar. Hal itu dilakukan sesuai dengan proses tahapan pelaksanaan Pilkada.
“Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu tahapan proses yang harus dilakukan usai diberikan ketetapan dalam mendapatkan hak jalur independent,” papar AYL didampingi AZA usai menyerahkan berkas pendaftaran Calon Kepala Daerah, di KPU Kukar.
Ia mengaku, untuk mencapai proses tahapan Pilkada saat ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Agar penetapan jalur perseorangan tersebut menjadi dasar hukum, untuk disampaikan pada saat pemdaftaran Pilkada 2024.
Dirinya maju sebagai kontestan Pilkada 2024, karena diberikan amanat oleh masyarakat Kukar, untuk memimpin dan membangun Kutai Kartanegara. “Masyarakat yang memberikan dukungan penuh ke kami merupakan tuan, hari ini kita lihat bersama antusias masyarakat yang luar biasa,” ujarnya.
Pihaknya optimis bisa memenangkan kontestasi Pilkada meskipun terdapat 3 kandidat. Ia mempertahankan dukungan yang telah disiapkan sejak awal yang mencapai 70 ribu masyarakat, yang memiliki hak pilih.
“Kami mempertahankan data yang sudah ada sekitar 70 ribu, memang yang dinyatakan lolos verifikasi faktual ialah 41 ribu,” ucapnya.
Apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar, pasangan calon ini memiliki program unggulan untuk masyarakat diantaranya pada sektor kesehatan, pendidikan, kemiskinan hingga pengentasan pengangguran.
“Program unggulan kita ialah BPJS Kesehatan kelas 3 dihapuskan (gratiskan), tak ada sekolah yang dinilai membebankan masyarakat, dan menekan angka kemiskinan maupun pengangguran,” pungkasnya. (*)
