SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman meski daerah menghadapi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menegaskan, hak-hak pegawai menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah akan melakukan penyesuaian belanja pada sektor-sektor yang dinilai tidak mendesak, agar kewajiban kepada aparatur tetap dapat dipenuhi.
“Hingga saat ini gaji guru, termasuk PPPK, masih aman. Mudah-mudahan tidak ada kendala ke depan,” ujar Rahmad Mas’ud kepada media, Jumat (17/7/2026).
Menurut Rahmad, berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat memang memberikan tantangan terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut berdampak pada perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah harus menyusun kembali skala prioritas anggaran.
Meski demikian, ia memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat maupun pembayaran hak pegawai.
“Pemerintah akan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran yang sifatnya tidak terlalu mendesak. Langkah ini harus dilakukan karena berkurangnya transfer pusat akan berdampak pada rencana pembangunan daerah,” katanya.
Dia menjelaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun prioritas program secara lebih cermat sesuai kebutuhan di lapangan. Masing-masing OPD diharapkan mampu menyesuaikan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh program pembangunan.
“Pemerintah tetap akan menjalankan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Balikpapan berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kebijakan fiskal nasional agar setiap penyesuaian dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Dengan strategi itu, Pemkot Balikpapan berharap roda pemerintahan tetap berjalan optimal, pembangunan prioritas tetap terlaksana, sementara kesejahteraan aparatur serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga meski ruang fiskal daerah mengalami tekanan. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
