SAHABATKALTIM, Balikpapan : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan perbaikan 100 rumah warga melalui program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sepanjang 2026.
Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp30 juta yang penggunaannya diarahkan untuk memperbaiki bagian utama rumah.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memastikan warga memiliki hunian yang lebih sehat dan layak.
Hal itu disampaikan Bagus saat meninjau salah satu rumah penerima bantuan di RT 42, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kamis (20/8/2026).
“Dari total bantuan Rp30 juta per rumah, sekitar Rp27 juta digunakan untuk membeli material bangunan, sedangkan Rp3 juta dialokasikan untuk upah pekerja,” jelasnya.
Namun, bantuan pemerintah tidak menanggung seluruh kebutuhan renovasi. Penerima juga diwajibkan memberikan swadaya sesuai kemampuan masing-masing.
“Bedah rumah itu, di samping dari bantuan pemerintah, harus ada swadaya dari pemilik atau masyarakat,” kata Bagus.
Ia menjelaskan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga maupun pekerjaan tambahan yang tidak masuk dalam komponen utama bantuan. Dalam peninjauan tersebut, salah satu pemilik rumah bahkan ikut mengerjakan renovasi, karena memiliki kemampuan sebagai tukang.
Menurutnya, keterlibatan pemilik rumah dapat membantu mempercepat proses pengerjaan, sekaligus meningkatkan hasil renovasi.
“Program bedah rumah tahun ini menyasar 100 unit rumah. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 150 unit rumah. Penetapan penerima disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” ungkapnya.
Pengerjaan setiap rumah ditargetkan selesai sekitar tiga bulan. Bagian yang menjadi prioritas perbaikan meliputi atap, lantai, dan dinding. Sementara pekerjaan tambahan seperti plesteran atau penyempurnaan bagian tertentu dapat dilakukan melalui swadaya.
Bagus menekankan, hasil akhir renovasi diharapkan tidak sekadar membuat rumah terlihat lebih baik. Rumah juga harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai.
“Kami berharap rumah ini benar-benar layak, ada jendela, ada sinar yang masuk, karena itu menjadi salah satu faktor kesehatan. Tidak ada nyamuk dan udaranya juga tidak pengap sehingga sirkulasi udaranya baik,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, pemerintah melibatkan ketua RT, lurah, dan camat dalam memantau perkembangan pembangunan. Pengawasan tersebut dilakukan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami meminta agar pekerjaan tambahan yang diajukan penerima tetap mengacu pada standar yang ditetapkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim),” paparnya.
Menurutnya, standar diperlukan agar dana Rp30 juta dapat digunakan secara efektif dan pekerjaan utama setiap rumah dapat diselesaikan.
“Harus ada standarisasi dari Disperkim supaya Rp30 juta itu benar-benar masuk akal dan selesai,” katanya.
Program bedah rumah ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah kota dengan program pemerintah pusat dalam penyediaan rumah layak huni.
Bagus berharap jumlah rumah yang mendapat bantuan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati rumah yang aman, nyaman, sehat, serta memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
Pemkot Balikpapan menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses perbaikan rumah. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
