SAHABATKALTIM, KUKAR : Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar pendampingan teknis pengisian Kertas Kerja SPIP Terintegrasi tahun 2025, di Aula Maratua, Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda, sejak 16-17 Juni 2025.
Kegiatan resmi dibuka oleh Inspektur Daerah Kukar, Heriansyah, yang mewakili Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Dalam sambutannya, Heriansyah menyampaikan pesan Sekda bahwa SPIP bukan hanya kewajiban administratif, melainkan landasan untuk membangun sistem pengendalian yang efektif dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam birokrasi. SPIP adalah instrumen penting untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai tujuan organisasi,” ucapnya.
Acara ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk tim PM-SPIP PEMDA, Unit Kepatuhan, dan unsur pimpinan daerah. Narasumber dari BPKP Provinsi Kaltim seperti Robertus Gatot Megantoro, Sri Rahayu Rakhmaningsih, Indah Nur Aisyah, dan Arum Puji Rahayu turut memberikan materi dan bimbingan teknis.
Menurut Ketua Panitia, Etty Sumarni, pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses pengisian kertas kerja dan penyusunan evidence. Ia menekankan pentingnya kualitas dokumen dalam proses evaluasi SPIP.
Data terakhir menunjukkan tingkat maturitas SPIP Pemkab Kukar berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,371. Meski menjadi pencapaian positif, Sekda Kukar melalui Heriansyah mengingatkan bahwa upaya perbaikan harus terus dilakukan, mengingat masih adanya catatan kelemahan dari BPK RI.
“Kita sudah meraih opini WTP atas laporan keuangan 2024. Namun ini bukan akhir perjalanan. Kita harus terus membangun budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Dari sisi BPKP, Robertus Gatot Megantoro menyampaikan apresiasi atas kemajuan Pemkab Kukar dalam penguatan sistem pengendalian intern. Ia mendorong OPD agar lebih aktif dalam menyusun dan menindaklanjuti bukti penilaian, sehingga nilai SPIP dan indeks tata kelola lainnya bisa terus meningkat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan reformasi birokrasi di Kukar terus diarahkan pada pembentukan sistem pemerintahan yang adaptif, bersih, dan melayani. SPIP Terintegrasi 2025 diharapkan menjadi pendorong untuk memperkuat sinergi antarlembaga serta menumbuhkan budaya manajemen risiko dan pencegahan korupsi. (adv/*nda)
