SAHABATKALTIM, KUKAR : Dikenal sebagai pemadam kebakaran, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata menjalankan lebih dari sekadar tugas memadamkan api.
Hingga pertengahan tahun 2025, instansi ini telah menangani sekitar 900 laporan non-kebakaran, dari evakuasi hewan hingga penanganan pohon tumbang.
“Anggota kami siaga 24 jam, karena setiap laporan dari masyarakat adalah bentuk permintaan tolong yang serius. Kami tidak bisa memilih-milih, semua harus direspons,” ungkap Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani.
Fida menegaskan nomenklatur dinas mereka mencakup dua fungsi utama: pemadaman dan penyelamatan. Oleh karena itu, permintaan bantuan seperti mengeluarkan kucing dari atap, membantu pemasangan tabung gas, hingga menyelamatkan korban terjebak, semuanya menjadi bagian dari tugas keseharian petugas.
“Tidak ada yang berlebihan jika menyangkut keselamatan makhluk hidup. Masyarakat menghubungi kami karena benar-benar tidak mampu mengatasi sendiri,” ujarnya.
Laporan-laporan ini dikelola melalui sistem layanan darurat 112 dan dicatat secara sistematis. Penanganan dilakukan oleh personel dengan sistem rotasi (3 peleton) dan didukung oleh skema on-call bagi petugas yang sedang tidak bertugas secara resmi.
“Kami punya mekanisme internal. Kalau petugas piket tidak punya keahlian khusus untuk satu kasus, kita panggil yang sedang off tapi on-call. Mereka siap kapan saja,” jelasnya.
Disdamkarmatan Kukar juga terus membina dan melatih anggotanya, termasuk pelatihan menyelam dan teknik penyelamatan khusus. Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Kukar telah mengusulkan pengadaan 1 unit kendaraan rescue berat (Heavy Duty Truck) lengkap dengan peralatan darat, air, dan udara.
“Alat seperti ini sangat dibutuhkan. Untuk contoh, kita butuh crane 4–6 ton saat harus mengevakuasi mobil yang masuk parit. DKI dan Surabaya sudah punya, Kukar tidak boleh tertinggal,” tambahnya.
Tak hanya itu, dua pos baru juga direncanakan akan dibangun di Kecamatan Kota Bangun Darat dan Muara Wis untuk memperkuat jangkauan pelayanan di wilayah pedalaman Kukar.
Fida menekankan bahwa Damkar bukan sekadar institusi teknis, melainkan representasi nyata dari kehadiran negara dalam kondisi darurat masyarakat.
“Intinya, selama kami mampu dan itu aman dilakukan, membantu adalah kewajiban,” pungkasnya. (adv/*nda)
