SAHABATKALTIM, KUKAR : Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lebih progresif, menyeluruh, dan kolaboratif dengan berbagai pihak, guna memastikan setiap lini birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip good govermance.
Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah, menuturkan bahwa sistem pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan kini mengedepankan pendekatan pencegahan dan pembinaan berkelanjutan. “Kami hadir bukan semata untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu mengelola anggaran dan program secara bijak dan sesuai aturan,” ujarnya.
Peran strategis Inspektorat semakin diperkuat dengan kehadiran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menjalankan tiga fungsi inti: assurance, consulting, dan pencegahan korupsi. Fungsi assurance diwujudkan melalui audit, monitoring, serta evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan OPD hingga tingkat kecamatan. Dengan pendekatan berbasis risiko, pengawasan difokuskan pada area dengan potensi penyimpangan yang tinggi agar dapat dicegah lebih dini.
Tak hanya melakukan audit, Inspektorat juga aktif memberikan consulting berupa pendampingan teknis dalam tata kelola keuangan dan administrasi. Langkah ini membantu OPD agar mampu menjalankan tugasnya secara lebih efisien, efektif, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan program. “Banyak OPD yang kini semakin terbuka dan menjadikan Inspektorat sebagai mitra pembelajaran,” tambah Heriansyah.
Sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi, Inspektorat Kukar juga menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengawalan program strategis nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Laporan dari warga juga menjadi sumber penting dalam pengawasan. Inspektorat menjadikan partisipasi publik sebagai pilar penguatan akuntabilitas, dengan menjamin setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan profesional. Ini sekaligus menjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dan koreksi dari masyarakat.
Salah satu fokus utama pengawasan saat ini adalah proses pengadaan barang dan jasa. Inspektorat memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, adil, dan sesuai regulasi. “Kami ingin setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan masalah,” pungkasnya.
Dengan sistem pengawasan yang terus diperbarui, berbasis risiko, dan terbuka terhadap kolaborasi, Inspektorat Kukar kini menjelma sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdampak. (adv/ely)
