SAHABATKALTIM, Balikpapan : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan pangan melalui sistem pemantauan terhadap 21 komoditas pangan utama. Langkah tersebut dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan dan gejolak harga di daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih menyampaikan, pihaknya secara rutin menyusun proyeksi neraca pangan guna mengetahui kondisi ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan masyarakat.
Menurutnya, data tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi gangguan pasokan pada komoditas tertentu.
“Kami menyusun proyeksi neraca pangan untuk melihat kebutuhan masyarakat terhadap 21 jenis pangan, sekaligus memantau ketersediaan pasokannya,” kata Sri Wahyuningsih saat ditemui awak media, Selasa (23/6/2026).
Melalui pemetaan tersebut, DKP3 dapat mengklasifikasikan kondisi pasokan pangan ke dalam beberapa kategori, mulai dari aman, waspada hingga bahaya. Hasil pemantauan kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah.
“Dari data itu kami bisa mengetahui status masing-masing komoditas, apakah masih aman, sudah masuk kategori waspada, atau bahkan berpotensi mengalami kekurangan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, apabila suatu komoditas masuk kategori bahaya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) untuk memastikan distribusi pangan dapat berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Koordinasi tersebut dinilai penting mengingat Disdag memiliki peran dalam pengawasan jaringan distributor dan rantai pasok bahan pangan di Kota Balikpapan.
“Kalau sudah masuk kategori bahaya, kami langsung berkomunikasi dengan Disdag agar segera dilakukan langkah penanganan bersama distributor,” jelasnya.
Selain menjadi alat pemantauan, neraca pangan juga berfungsi sebagai dasar perencanaan program ketahanan pangan daerah. Data kebutuhan dan ketersediaan pangan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas pasokan, terutama terhadap komoditas strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Pembahasan mengenai ketahanan pangan tersebut turut menjadi salah satu fokus dalam RDP antara DKP3 dan Komisi II DPRD Balikpapan. Dalam forum itu, DPRD juga memberikan sejumlah masukan terkait program pertanian dan ketahanan pangan yang akan dijalankan pada tahun 2027.
“Dengan sistem pemantauan yang dilakukan secara berkala, Pemerintah Kota Balikpapan berharap potensi kelangkaan pangan dapat dideteksi lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum berdampak pada masyarakat maupun harga kebutuhan pokok di pasaran,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
