SAHABATKALTIM, Balikpapan : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga masih menjadi tantangan besar bagi Kota Balikpapan dalam mencapai target pengurangan sampah nasional. Padahal, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 50 persen melalui pengelolaan yang dimulai dari sumbernya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana menerangkan, sebagian besar warga masih terbiasa membuang seluruh sampah rumah tangga secara langsung ke tempat pembuangan sementara (TPS) tanpa melalui proses pemilahan.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 765 ribu jiwa, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus ditangani pemerintah setiap hari.
“Sekarang ini rata-rata dari rumah langsung dibuang ke TPS. Padahal ada target dari pemerintah pusat bahwa pengurangan sampah minimal 50 persen,” kata Sudirman kepada media, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, upaya pengurangan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Peran masyarakat menjadi faktor utama, karena pengelolaan sampah seharusnya dimulai sejak dari rumah tangga.
Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
“Dalam regulasi tersebut, setiap rumah tangga diwajibkan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sebelum dibuang ke TPS,” jelasnya.
Sudirman menjelaskan, langkah paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan limbah dapur dapat diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui berbagai metode pengolahan lainnya.
Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kardus dapat disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali.
“Kalau masyarakat sudah memilah dua jenis sampah saja, organik dan anorganik, itu sebenarnya sudah sangat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi yang dapat mempercepat pencapaian target pengurangan sampah. Selain mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS dan tempat pemrosesan akhir (TPA), bank sampah juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Meski nilai jual sampah anorganik tidak terlalu besar, keberadaannya dinilai cukup efektif dalam menekan timbulan sampah yang harus diangkut pemerintah.
“Nilainya memang tidak besar, tetapi dari sisi pengurangan sampah cukup signifikan. Sampah yang sudah dipilah melalui bank sampah tidak lagi masuk ke TPS,” terangnya.
Ia menambahkan, tugas DLH pada dasarnya berfokus pada penanganan sampah residu yang tersisa setelah proses pengurangan dilakukan oleh masyarakat. Sampah yang masuk ke TPS kemudian diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk diproses sebelum residunya dibawa ke TPA.
Karena itu, Sudirman menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Balikpapan.
“Pengelolaan sampah tidak dimulai dari TPS atau TPA, tetapi dari rumah masing-masing. Semakin banyak masyarakat yang memilah dan mengurangi sampah, semakin ringan beban pengelolaan yang harus dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Selain memperkuat peran bank sampah, DLH juga terus mendorong pemanfaatan sampah organik melalui komposter rumah tangga, budidaya maggot, hingga rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah organik skala lingkungan di sejumlah kawasan permukiman.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan sampah konvensional yang selama ini masih mendominasi. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
