SAHABATKALTIM, Balikpapan : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengajak masyarakat terlibat aktif mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Ajakan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat menyampaikan nota penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu (24/6/2026).
Menurut Bagus, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang masih menjadi keluhan warga seperti banjir, keterbatasan fasilitas pendidikan, dan pelayanan air bersih.
“Masyarakat dibolehkan mengawal APBD setiap tahun. Justru masyarakat yang paling memahami kekurangan dan kebutuhan di daerahnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah capaian Pemkot Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP bukanlah tujuan akhir pembangunan daerah. Kata dia, yang paling penting adalah memastikan anggaran yang telah disusun dan dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran ini harus bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas pemerintah kota dalam beberapa tahun ke depan. Penanganan banjir masih diperlukan di sejumlah kawasan yang rawan genangan. Selain itu, kebutuhan pembangunan sekolah terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan yang lebih baik.
Di sektor pelayanan dasar, penyediaan air bersih juga masih menjadi perhatian pemerintah karena masih terdapat wilayah yang membutuhkan peningkatan akses dan kualitas layanan.
“Masih ada PR yang belum selesai. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik, terutama terkait banjir, pembangunan sekolah, dan pelayanan air bersih,” tuturnya.
Selain capaian dalam pengelolaan keuangan, Balikpapan juga memperoleh pengakuan di bidang pembangunan. Kota ini masuk dalam lima besar nominasi pembangunan kota terbaik tingkat nasional bersama Surabaya, Pekalongan, Manado, dan Surakarta.
“Namun demikian, pemerintah menilai berbagai penghargaan tersebut harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian persoalan yang masih dihadapi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp479,23 miliar. Ia menegaskan dana tersebut bukan disebabkan rendahnya penggunaan anggaran, melainkan berasal dari efisiensi hasil tender serta sejumlah kegiatan yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
“Dana tersebut akan kembali digunakan dalam APBD 2026 untuk mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Ke depan, Pemkot Balikpapan berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan selesai sebelum tutup buku anggaran.
Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belanja daerah sekaligus mempercepat manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
