SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Pembangunan kolam retensi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal terus dikebut, sebagai salah satu upaya utama mengurangi banjir di Kota Balikpapan. Fasilitas yang mampu menampung hingga 300 ribu meter kubik air itu ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Namun, pelaksanaan proyek masih menghadapi kendala akibat adanya klaim kepemilikan lahan di sebagian area pekerjaan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menjelaskan, sengketa tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil lahan, sehingga pekerjaan konstruksi tetap dilanjutkan di lokasi yang tidak bermasalah. Pemerintah berharap persoalan kepemilikan lahan segera diselesaikan melalui mekanisme hukum atau mediasi, agar tidak menghambat proyek pengendalian banjir.
“Kalau memang merasa memiliki hak atas lahan tersebut, silakan menempuh jalur hukum atau berkoordinasi melalui lurah maupun camat. Yang penting persoalan ini segera selesai. Jangan mencari masalah, tetapi mencari solusi,” kata Bagus usai meninjau lokasi proyek, Selasa (7/7/2026).
Menurut Bagus, proyek yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV itu sebelumnya telah melalui proses pembebasan lahan. Namun, setelah pekerjaan dimulai muncul pihak yang mengklaim sebagian bidang tanah yang telah dibebaskan.
Ia menjelaskan, total lahan yang disiapkan untuk pembangunan kolam retensi mencapai 9,8 hektare.
“Dari luasan tersebut, sekitar 1,4 hektare kini menjadi objek sengketa, sedangkan sekitar 8,6 hektare lainnya tetap dapat dikerjakan,” jelasnya.
Keberadaan kolam retensi dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian banjir di Balikpapan. Fasilitas itu dirancang menampung limpasan air hujan dari kawasan utara Balikpapan dan sekitar Jalan MT Haryono, sebelum dialirkan ke saluran utama DAS Ampal yang kapasitasnya terbatas.
Dengan sistem tersebut, debit air saat hujan deras dapat dikendalikan sehingga risiko genangan di kawasan hilir DAS Ampal diharapkan berkurang secara signifikan.
“Fungsinya menahan dan mengendapkan air hujan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai. Dengan begitu beban saluran utama tidak langsung meningkat saat hujan deras,” ujarnya.
Bagus menegaskan, proyek pengendalian banjir merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat karena kawasan hilir DAS Ampal selama ini menjadi salah satu titik yang kerap mengalami banjir saat intensitas hujan tinggi.
Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak menginginkan adanya konflik sosial yang mengganggu pekerjaan konstruksi.
“Penanganan sengketa lahan akan diserahkan kepada aparat dan instansi terkait, sementara kontraktor tetap melanjutkan pekerjaan di area yang telah dinyatakan bebas,” imbuhnya.
Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kawasan kolam retensi juga akan dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau. Pemerintah merencanakan pembangunan jalur jogging, area memancing, ruang rekreasi keluarga, pintu air, serta penataan turap di sekitar kolam sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat.
Proyek pengerukan hulu DAS Ampal memiliki nilai kontrak sebesar Rp47,5 miliar dengan masa pelaksanaan 270 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 26 Maret 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Aura Sinar Baru dengan pengawasan konsultan PT Tegallega Jaya KSO.
“Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Desember 2026. Apabila penyelesaian proyek melewati batas waktu kontrak, penyedia jasa akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
