SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan seluruh program prioritas tetap menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Di saat yang sama, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Balikpapan, agar setiap kebijakan maupun pelaksanaan program dapat berjalan secara transparan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengatakan, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh program strategis yang akan dijalankan pemerintah daerah akan terus disampaikan dan dibahas bersama DPRD.
“Setiap program yang akan kami laksanakan tentu akan dikomunikasikan dengan DPRD Balikpapan. Apabila DPRD menginginkan komunikasi yang lebih intensif terkait pelaksanaan program pemerintah, tentu akan kami lakukan,” kata Agus kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Menurut Agus, komunikasi tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam setiap pembahasan, DPRD melalui komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) selalu mencermati program prioritas beserta kebutuhan anggaran yang disiapkan pemerintah.
Ia menegaskan, seluruh program unggulan yang masuk dalam APBD telah melalui pembahasan bersama, sehingga DPRD mengetahui arah kebijakan pembangunan maupun alokasi pembiayaannya.
“Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif akan terus dilakukan hingga tahap pelaksanaan program,” jelasnya.
Selain membahas hubungan dengan DPRD, ia memastikan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat masih menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah kota. Menurutnya, proyek tersebut tetap akan dilanjutkan setelah pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul pada proses pembangunan sebelumnya.
“Pembangunan rumah sakit tetap menjadi prioritas. Saat ini kami sedang menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, kemudian menyiapkan langkah lanjutan agar pembangunan dapat kembali berjalan sesuai rencana,” terangnya.
Ia menjelaskan, pemerintah juga akan menyusun skema pelaksanaan yang baru agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Seluruh tahapan tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Sekda mengungkapkan, anggaran untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat sebenarnya telah dialokasikan dalam perencanaan.
Namun, adanya perubahan skema pelaksanaan membuat pemerintah perlu melakukan pembahasan lanjutan, guna memastikan proses pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Anggaran lanjutan sebenarnya sudah tersedia. Namun karena terdapat penyesuaian skema pelaksanaan, maka masih diperlukan pembahasan lebih lanjut sebelum proyek kembali dilaksanakan,” paparnya.
Di sisi lain, dirinya juga menyinggung kondisi Transfer ke Daerah (TKD) dalam penyusunan APBD Tahun 2026. Ia mengakui nilai transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hingga kini, pemerintah daerah juga belum menerima informasi mengenai kemungkinan adanya tambahan alokasi dana transfer,” tuturnya.
Menurutnya, angka sekitar Rp800 miliar yang selama ini banyak dibicarakan masyarakat hanya merupakan komponen Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, total Transfer ke Daerah mencakup beberapa sumber pendanaan lain, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta transfer dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Jika hanya melihat DBH memang angkanya sekitar Rp800 miliar. Namun secara keseluruhan, total TKD masih berada di kisaran Rp1,3 triliun karena terdiri dari berbagai komponen pendanaan. Sampai saat ini juga belum ada informasi mengenai penambahan alokasi TKD untuk tahun anggaran 2026,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
