SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Sejumlah persoalan publik di Kota Balikpapan menjadi sorotan mahasiswa dalam audiensi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Aula Balai Kota, Kamis (18/6/2026). Mulai dari distribusi BBM subsidi, minimnya penerangan jalan, parkir liar truk, hingga mangkraknya pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu dan dugaan pelanggaran AMDAL proyek properti.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menilai sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat belum tertangani secara optimal. Mereka meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan transparan dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut.
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah mangkraknya pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Mahasiswa mempertanyakan kelanjutan proyek yang dinilai penting untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Balikpapan Barat.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memastikan pembangunan rumah sakit tersebut tetap menjadi program prioritas pemerintah daerah.
Menurut Rahmad, proyek yang dikontrak pada 2024 itu sempat terkendala persoalan lahan akibat gugatan masyarakat di pengadilan. Meski kontrak telah diperpanjang hingga 2025, pekerjaan akhirnya dihentikan karena pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai target.
“RS tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas wali kota yang tetap harus dilanjutkan pembangunannya,” ucap Rahmad disela dialog.
Pemkot, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan DPRD Balikpapan untuk memastikan proyek tersebut dapat dilanjutkan secara transparan dan akuntabel.
Selain persoalan rumah sakit, mahasiswa juga mendesak pemerintah membuka secara transparan dokumen dan status perizinan lingkungan proyek pembangunan yang dilakukan PT Mitra Gemilang Mahacipta (MGM) di kawasan depan Dome Balikpapan.
“Mahasiswa meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi terkait memberikan akses informasi kepada publik terkait dokumen AMDAL proyek tersebut,” lanjutnya.
Mereka juga mendesak adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan maupun perizinan yang berlaku. Selain isu lingkungan, mahasiswa turut menyoroti distribusi BBM subsidi jenis Pertalite yang dinilai masih menimbulkan persoalan di lapangan.
Merespons hal tersebut, Rahmad langsung menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) yang bertugas mengawal distribusi BBM subsidi di seluruh SPBU di Balikpapan.
“Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” imbuhnya.
Persoalan lain yang disampaikan mahasiswa adalah minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan Balikpapan Utara yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas.
Pemkot mengklaim telah melakukan pemasangan ratusan titik PJU dalam beberapa tahun terakhir melalui program Balikpapan Terang. Selain itu, pemerintah juga berencana memasang 664 titik kamera pengawas (CCTV) untuk memperkuat sistem keamanan kota.
“Mahasiswa juga menyoroti banyaknya kendaraan besar yang parkir di bahu Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 15, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan,” tuturnya.
Pemkot menjelaskan lokasi tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Timur. Meski demikian, Dinas Perhubungan Balikpapan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban.
Di sektor pendidikan, mahasiswa meminta evaluasi terhadap program beasiswa Gratispol, khususnya terkait mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan.
“Mereka mengusulkan agar dana beasiswa dapat disalurkan langsung kepada mahasiswa melalui kerja sama dengan Bank Kaltimtara, guna meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pencairan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Balikpapan menyatakan siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk melakukan evaluasi program demi meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan.
Audiensi yang berlangsung selama beberapa jam itu menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
“Mahasiswa berharap berbagai persoalan yang mereka sampaikan tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Balikpapan,” pungkasnya. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
