SAHABATKALTIM, BALIKPAPAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi yang digelar Aliansi Balikpapan Bergerak. Berbagai persoalan yang menjadi sorotan, mulai dari minimnya penerangan jalan umum (PJU), kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga isu keamanan masyarakat, disebut telah masuk dalam agenda penanganan pemerintah daerah.
Wakil Wali (Wawali)Kota Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan, Pemkot menghargai kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat dan siap membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di Kota Balikpapan.
“Masukan dari mahasiswa sangat penting sebagai bentuk pengawasan publik. Pemerintah terbuka untuk berdiskusi dan bersama-sama mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang ada,” ucap Bagus saat dihubungi awak media, Kamis (18/6/2026).
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah minimnya penerangan jalan umum di sejumlah wilayah. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas pada malam hari.
Menanggapi hal itu, Bagus menjelaskan, Pemkot setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan penambahan titik PJU. Namun, ia mengakui masih terdapat beberapa kawasan yang membutuhkan peningkatan fasilitas penerangan.
“Kami juga mendorong masyarakat maupun mahasiswa untuk ikut memantau realisasi program tersebut melalui instansi terkait, agar pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa turut menyoroti masih terbatasnya jumlah guru dan tenaga kesehatan di Balikpapan. Menurut Bagus, kebutuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan memang masih cukup tinggi.
Pemkot, lanjutnya, telah mengusulkan tambahan formasi guru, tenaga kesehatan, serta dokter kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, proses pemenuhannya masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan formasi aparatur baru.
“Kami sudah menyampaikan kebutuhan tersebut dan berharap segera ada keputusan, sehingga proses rekrutmen dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Persoalan antrean BBM bersubsidi juga menjadi salah satu keluhan yang disampaikan mahasiswa. Menyikapi hal tersebut, Pemkot Balikpapan mengaku terus melakukan koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi terkait guna memperkuat pengawasan distribusi BBM, khususnya solar subsidi.
“Pemerintah daerah juga berencana melakukan evaluasi bersama pihak Patra Niaga untuk mencari solusi terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi dan pelayanan BBM di sejumlah SPBU,” akunya.
Di sisi lain, isu keamanan masyarakat turut menjadi perhatian. Bagus menilai kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan dapat berdampak pada situasi sosial di lingkungan masyarakat.
Ia mencontohkan, tertundanya aktivitas sejumlah perusahaan tambang akibat belum terbitnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berpotensi memengaruhi aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Untuk mengantisipasi dampak sosial yang lebih luas, Pemkot Balikpapan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat keamanan akan meningkatkan pengawasan di berbagai wilayah.
Selain itu, masyarakat juga diminta berperan aktif menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam, peningkatan kewaspadaan, serta pendataan warga pendatang di kawasan permukiman.
“Keamanan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu kami mengajak warga untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus terjalin secara konstruktif. Dialog yang terbangun diharapkan tidak berhenti pada penyampaian kritik dan tuntutan, tetapi juga mampu melahirkan kolaborasi dalam mengawal penyelesaian berbagai persoalan publik demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. (Din/Adv Diskominfo Balikpapan)
